Jumat, 26 April 2013

Dilema Transportasi Anak Sekolah di Samosir


Pelajar Memakai Sepeda Motor, Rentan Kecelakaan

Sangat menyedihkan, di Kabupaten Samosir tepatnya di Kecamatan Simanindo-Ambarita dalam dua bulan terakhir tahun ini terjadi kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa. Bulan Februari, seorang siswa SMP meninggal dunia akibat ditabrak sepeda motor berbonceng tiga yang dikendarai seorang remaja. Bulan Maret, dua orang pengendara laga kambing dan tewas ditempat, keduanya masih duduk di bangku SMA. Peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan  anak sekolah telah menimbulkan kekuatiran dan trauma bagi orangtua dan masyarakat di daerah ini. Setiap melihat anak sekolah atau remaja mengendarai sepeda motor, melintas dengan cepat, berbonceng tiga, tanpa helm, suara kenderaan memekakkan telinga, warga masyarakat menjadi waswas.

Anak sekolah memakai sepeda motor, mengapa?

Berdasarkan pengamatan dan perbincangan dengan warga masyarakat di Samosir, ternyata peningkatan ekonomi masyarakat melalui hasil pertanian, berjualan, pariwisata; dan tersedianya fasilitas kredit dengan uang muka ringan, menjadi  pemicu makin banyaknya  pelajar menggunakan sepeda motor. Jarak sekolah dengan tempat tinggal relatif jauh, kenderaan umum/bus tidak mencukupi untuk mengangkut anakanak pergi dan pulang sekolah, trend dan kebanggaan bagi orangtua jika anaknya bisa memakai sepeda motor, tenaga anak dapat digunakan dalam rumah tangga sepulang sekolah, menjadi alasan.

Buat sebagian warga, alasan-alasan tersebut dapat dimaklumi. Peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa dianggap sebagai hal yang biasa dan lumrah, bahkan bisa terjadi perilaku apatis dan pembiaran. Ditinjau dari sisi tanggungjawab terhadap pendidikan dan keselamatan anak, ketertiban masyarakat dan kepatuhan terhadap hukum serta aturan yang berlaku khususnya di bidang lalu lintas, alasan tersebut tidak dapat diterima.

Memang, jika dahulu anak-anaklah yang takut dan patuh kepada Orangtua, Guru, namun sekarang sudah terbalik, justru Orangtua dan Gurulah yang takut pada Anak-anak. Mungkin karena anak-anak/remaja tahu akan hak (asasi) seorang anak, sehingga orangtua/guru menjadi takut melanggar hak asasi tersebut. Bagi masyarakat, kelihatannya tidak mau lagi direpotkan untuk turut “mendidik” anak orang lain. Hal seperti ini telah terjadi di masyarakat, akibat sikap dan respon yang salah dari orangtua/keluarga si Anak, “Apa urusanmu dengan anakku?, Urus anakmu, saya paling tau apa kebutuhan anak saya!, Uangku kog yang beli untuk anakku, dan seterusnya”.  Sebaliknya si Anakpun merasa dibela  orangtuanya dan tidak perlu peduli lagi dengan orang lain. Sikap moral, etika dan perilaku anak di dalam keluarga dan di masyarakat telah mengalami degradasi.

Kenderaan Umum, Rawan Bahaya

Lembaga Pendidikan Negeri setingkat Sekolah Menengah (SMA/SMK) di Samosir pada umumnya berada di Ibukota Kecamatan.    Untuk menjangkau Sekolah, kebanyakan pelajar/siswa yang tinggal bersama orangtuanya di desa menggunakan kenderaan umum/angkutan antar kota kecamatan atau bus pribadi/angkutan pedesaan (bukan perusahaan angkutan umum), sebagian kecil memakai sepeda motor.
Bus kecil kapasitas normal 25 orang penumpang, namun pada musim sekolah membawa pelajar hingga 40 orang. Pelajar perempuan duduk berdesakan di dalam bus, sementara pelajar laki-laki bergantung di sisi kiri, belakang dan atap. Situasi yang demikian kita jumpai setiap pagi dan sore hari, melintas di jalan raya (ring road di Pulau Samosir adalah jalan Provinsi). Bus angkutan pelajar ini selalu melaju dengan cepat karena mengejar waktu masuk sekolah dan target (setoran) umum. Tarif pelajar sekali jalan Rp. 2.000/orang tanpa membedakan tempat (duduk, bergantung atau di atap) bus.
Bus dengan penumpang melebihi kapasitas, melaju cepat di jalan (satu-satunya akses antar Kecamatan), lebar sekitar 6-8 m dan banyak tikungan, melintasi lalu lintas padat (banyak pengendara sepeda motor), sudah tentu rawan mengalami bahaya kecelakaan lalu lintas.

Peran Orangtua, Guru dan Kepolisian

Fenomena ini telah berlangsung sejak lama, namun upaya untuk mencari solusi mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian besar dan korban jiwa belum membuahkan hasil. Diperoleh informasi bahwa pihak Kepolisian telah pernah dilakukan melakukan sosialisasi keselamatan berlalu lintas di SMTA, namun tidak ada tindakan nyata dan pengawasan yang dilakukan di lapangan. Sudah seharusnya ada tindakan tegas tetapi manusiawi dari pihak Kepolisian dalam penegakan disiplin dan peraturan lalu lintas kepada anak sekolah. Bukankah pelajar belum cukup umur untuk mendapatkan Surat Ijin Mengemudi (SIM)? Bukankah diketahui bahwa tingkat kesadaran dan pengendalian emosi  pelajar relatif masih rendah? Patut dimaklumi bahwa gelar razia lalu lintas yang dilakukan tidak cukup untuk mencegah terjadinya pelanggaran aturan. Polisi dan pengendara akan main alip-alipan.

Dalam kaitan ini pihak Sekolah (Guru), Orangtua Murid dan Kepolisian harus membangun kesepakatan untuk mencari penyelesaian masalah, jika ingin menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Orangtua Murid perlu diberi pemahaman agar tidak sembarangan memberi kenderaan sepeda motor bagi anak-anaknya yang masih sekolah. Mungkin pihak Sekolah membuat aturan khusus bagi pelajar misalnya Siswa/Pelajar boleh atau tidak membawa sepeda motornya ke Sekolah, tentu harus dengan persetujuan/pernyataan tertulis dari Orangtua. 

Rekomendasi Orangtua Pelajar dan pihak Sekolah menjadi dasar bagi Kepolisian untuk menerbitkan SIM khusus Pelajar. SIM ini bersifat sementara dan terbatas, dapat dijadikan sebagai salah satu sarana pengawasan. Bilamana Pelajar melakukan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku minimul 3 (tiga) kali pelanggaran, SIM Pelajar dapat dicabut dan tidak akan diberikan  hingga batas usia yang dipersyaratkan untuk boleh mendapat SIM.         

Bila seorang Pelajar melakukan pelanggaran atas aturan lalu lintas,  pihak Kepolisian akan mengawasi , mencatatnya dan memberikan tindakan-hukuman, misalnya dengan melobangi SIM Pelajar, memberi surat peringatan;, tidak memperbolehkan Pelajar yang bersangkutan mengendarai sepeda motor untuk jangka waktu tertentu. Aparat tidak perlu menyita dan membawa kenderaan yang dipakai ke kantor Polisi, karena mengakibatkan terganggunya aktivitas si Pelajar dan dapat menimbulkan kerugian material bagi orangtuanya. Dalam posisi yang demikian, Kepolisian harus memberitahukannya atau membuat surat peringatan kepada Guru dan Orangtua Pelajar yang telah melanggar aturan lalu lintas. Dalam hal ini Polisi akan selalu mengawasi perilaku Pelajar ketika memakai sepeda motor di jalan.

Terkait peran keluarga, hendaknya orangtua tidak serta merta meluluskan permintaan anak dengan berbagai alasan yang dikemukakan. Orangtua dengan tegas dan manusiawi member pengertian bahwa dari sisi peraturan seorang pelajar belum diperkenankan untuk memakai sepeda motor. Bila alasan jauh dari rumah dan kenderaan tidak tersedia, sebaiknya si anak diberi kesempatan untuk kost dekat sekolah. Diluar sekolah juga harus diawasi jangan sampai mereka memakai sepeda motor atau diminta untuk memakai sepeda motor baik untuk membantu orangtua atau pergi keluar bersama teman-temannya. Pelajar perlu diberi pengertian dan pemahaman bahwa orangtua mengharapkan si anak menjadi generasi penerus/pewaris keluarga, dan tidak ingin mendapat bahaya apalagi sampai meninggal karena kecelakaan. Penyesalan sering datang terlambat, tidak ada yang lebih baik berjaga sejak dini daripada mendapat bahaya kemudian. 

Tidak ada komentar: