Selasa, 22 April 2014

CELOTEHKU : Biaya Administrasi = Korupsi ?

Pagi itu, Kamis 17 April 2014 seorang staf dari salah satu bagian di kantor tempat kerja, mendatangiku di ruang kerja, sebut saja si TUBALENG. "Pak mohon maaf, STNK mobil dinas yang bapak pakai sudah berakhir alias harus ganti plat dan sekaligus harus bayar pajak"  Lalu kenapa, tanyaku.  Ya pak, harus diurus sekarang dan uangnya harus dibayarkan, tapi mohon bapak dahulukan. Selaku pegawai di Pemda, saya mengerti kesulitan si TUBALENG, karena telah menjadi kebiasaan di kantor kendatipun itu merupakan urusan kantor namun dananya belum cair, harus dipertanggungjawabkan dulu baru uangnya diterima, maklumlah banyak yang lebih penting. "Berapa yang harus dibayarkan" tanyaku kembali. Lalu dijawab : "870 ribu rupiah pak". Saya agak terkejut mendengar jumlah yang cukup besar. Rupanya si SIBALENG melihat wajahku yang terkejut, lalu dia menjelaskan bahwa sebenarnya pajak yang harus dibayar untuk mobil yang saya pakai (pembelian tahun 1996) hanya sebesar lebih kurang 400 ribu rupiah, selebihnya biaya administrasi. Lalu saya tanyakan bagaimana pengembaliannya kepada saya?  "nanti akan dibayar dari APBD tetapi hanya 400 ribu atau seperti yang tertulis di SKPD PKBnya, selebihnya bapak bayar sendiri".
Dalam perbincangan berikutnya diperoleh informasi bahwa biaya administrasi yang disebutkan tidaklah dengan tanda terima-kwitansi, sebab hal seperti itu sudah biasa dan kelihatannya menjadi keharusan bagi setiap pemilik kenderaan yang membayar PKB/BBN-KB. jika tidak maka surat pajak STNK akan diperlama dan dipersulit. Jika diperhitungkan dengan jumlah kenderaan (roda empat, roda dua dst) maka setiap bulan/tahun, ratusan juta rupiah akan masuk kantong oknum Pegawai di kantor SAMSAT, bahkan melebihi jumlah pajak yang dibayar kepada Negara. Kondisi ini sudah berlangsung lama, namun tidak pernah mendapat perhatian dari aparat pengawas? Bukankah ini sebuah kejahatan jabatan/penyalahgunaan wewenang dan korupsi????????????  Haruskah kita biarkan korupsi ini berjalan masif merugikan masyarakat dan Negara hanya karena kepentingan oknum tertentu?????????? 

Tidak ada komentar: