Selasa, 23 Desember 2014

SOSIALISASI ADMINDUK, PELAYANAN GRATIS

TIGA BELAS PERUBAHAN MENDASAR ADMINDUK DALAM UU NO.24 TAHUN 2013

Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Catatan Sipil di Provibsi Sumater Utara dilaksanakan hari Kamis 11/12, di ruang Martabe lantai II kantor Gubsu Medan dibuka resmi Gubernur Sumatera Utara diwakili Ferlin Nainggolan SH, MH. Acara sosialisasi dihadiri Kepala Biro Hukum Setdaprovsu, sebanyak 70 orang peserta terdiri dari para Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Prov.Sumut dan satu orang perwakilan lembaga pengguna data kependudukan seperti Polri, Bank dan Dinas/Kantor.

Gubernur Sunatera Utara dalam sambutan terrulis yang dibackan Ferlin Nainggolan menyatakan bahwa sosialisasi ini dilkaksanakan bertujuan untuk memerikan pemahaman kepada masyarakat bahwa dari waktu ke waktu Pemerintah selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang semakin baik dalam bidang adminstrasi dan kependudukan yang merupakan identitas dan hak sebagai warga negara. Dilakukannya sosialisasi ini adalah karena terbitnya UU No.24 tahun 2013 tentang perubahan UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dslsm sambutannya Gubernur menyampaikan kepada peserta bahwa terdapat 13 ( tigabelas) hal perubahan mendasar menyangkut Administrasi Kependudukan (Adminduk), yang selanjutnya memint kepada narasumber dan peserta untuk sungguh-sungguh mendalami dan memahami ketigabelas perubahan dimaksud yakni :
Pertama, KTP-el berlaku seumur hidup, termasuk KTP-el yang terbit sebelum UU No.24 tahun 2013,sehingga tidakmemerlukan perpanjangan. Proses perpanjangan KTP-el dan atau penggantiannya dengan KTP non elektronik merupakan tindakan melanggar UU dan merugikan masyarakat.
Kedua, penduduk yang telah memiliki KTP-el pindah domisili dengan mengurussurat pindah, maka KTP yang lama ditarik setelah KTP-el dengan alamat yang baru sudah tersedia.
Ketiga, Semua pelayanan administrasi kependudukan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak boleh dipungut biaya dari masyarakat.
Keempat, penggunaan data kependudukan Kemendagri merupakan satu- satunya data yang digunakanuntuk semua keperluan seperti : alokasi anggaran, pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi (pemilu, pilkada), penegakan hukum, dan pencegahan kriminal.
Kelima, pencetakan KTP-el mulai tahun 2014 dan seterusnya diserahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kaupaten/Kota.
Keenam, Penerbitan Akta Kelahran yang pelaporannya melebihi batas waktu 1 ( satu) tahun, cukup dengan Keputusan Kadis Dukcatpil Kab/Kota setempat.
Ketujuh, penerbitan Akta Pencatatan Sipil yang semula dilaksanakan di trempat terjandinya peristiwa penting diubah menjadi penerbitannya di tempat domisili pnduduk.
Kedelapan, pengakuan dsn prengesahan anak dibatasi hanya untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara. Pengesahan anak yangselama ini hanya dengan catatan pinggir diubah menjadi Akta Pengesahan Anak.
Kesembilan, pelaporan pencatatan kematian tidak lagi dibebankan kepada keluarga yang bersangkuan tetapi menjadi kewajiban RT atau Kades setempat.
Kesepuluh, pengurusan adminduk dan pncatatan sipil menjadi stelsel aktif bagi petugas Pemerintah melalui pelayanan keliling/jemput bola.
Kesebelas, pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural pada unit kerja Adminduk dilakukan Mendagri atas usul Kepala Daerah, sehingga penilaian kinerjanya dilakukan Mendagri.
Keduabelas, Pendanaan untuk Adminduk baik Provinsi dan Kab/Kota dianggarkan dlm APBN dan dukungan APBD, dan
Ketigabelas, penambahan sanksi terhadap tindakan manipulasi data, pemungutan biaya dan penerbitan-pendistribusian dokumen kependudukan.

Selanjutnya, Direktur Pendaftaran Penduduk Dirtjen Adminduk Kemendagri Drs. Dwi Setiantoro yang menjadi Narasumber tunggal dalam Sosialisasi ini menambahkan informasi,penjelasan dan penegasan tentang kebijakankependudukan dan pencatatan sipil yang akan dilakukan oleh seluruh perangkat Adminduk dari Pusat hingga Daerah, antara lain bahwa pencetakan KTP-el masih terus dilanutkan,  wewenang dan kewajiban memberikan hak akses kepada lembaga pengguna seperti lembaga negara, kementerian, badan hukum indonesia dan lembaga pelayanan publik lainnya seperti perbankan, asuransi, BPJS, penyedia seluler.

Dwi Setiantoro menyatakan bahwa saat ini sudah dilakukan MoU dengan 19 Lembaga Pengguna, Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan 45 Instansi Publik Pengguna dan diluar itu banyak instansi pengguna yang mengaksss serta menggunakan langsung.
Manfaat yang sudah diperoleh lembaga pengguna antara lain BPJS Ketenagakerjaan, Identitas pelaku kejahatan teroris oleh Bareskrim, pelayanan buku tabungan BRI lebih cepat., sidik jari korban di rumah sakit Polri, RSM Jakarta; transaksi keuangan oleh PPATK dan penyediaan data penduduk miskin.

Pada sesi diskusi- tanya jawab, pada umumnya peserta meminta pwnjelasan atas issu yang berkembang di media antara lain pengentian pencetakan E- KTP oleh Mendagri,  adanya KTP palsu dan server Adminduk di luar nwgeri. Dwi Sretiantoro  menegaskan bahwa pencetakan KTP telah diatur UU. Artinya penghentian penerbitas KTP hanya oleh Undang- undang yg mengatur Adminduk. Sementara tentang dugaan adanya KTP Palsu, ini merupakan hasil tindak kejahatan maka kewenangan menyatakan palsu adalah aturan yang ditetapkan, akan dicek dari sisi iris mata dan sidik jari. Mengenai server, Direktur Dafduk Dirjen Adminduk Dwi Setiantoro menjelaskan bahwa server Adminduk berada di Kantor Pusat Kemendagri, Kantor Dirjen Adminduk dan back up di Batam. "kami sudah lakukan pemeriksaan bersama dengan BPPT, ITB dan Lembaga Sandi Negara" sebutnya sambil menunjukkan berita acara yang ditandatangani para pemeriksa dari lembaga dimaksud.


Sodialisasi berlangsung dengan baik dan lancar, dan narasumber membawa usulan dan permintaan terkait dengan berbagai kebutuhan personil, peralatan dan pembiayaan dalam rangka pemerian pelayanan adminiatrasi kependudukan dan catatan sipil tanpa bayar alias gratis.

Tidak ada komentar: